Cara Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta mempersiapkan perancangan Ketentuan Wilayah Pengaturan Lalu Lintasi Secara Electronic (PL2SE) memetik penampikan. Implementasi jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) dicemaskan munculkan ekonomi ongkos tinggi.
Seperti peraturan Situs slot online ganjil-genap atau awalnya 3 in 1, ERP dipandang cuma akan mengalihkan kemacetan. Pemerintah provinsi DKI disuruh membuat peraturan yang mendalam, yang dapat memutuskan mata rantai kemacetan di Ibu Kota. Peraturan itu harus juga sanggup mengganti pola pikir warga berpindah memakai angkutan umum.
Legislator PKS itu memperjelas, fraksinya akan menampik raperda ini ditetapkan. Ismail jamin, walau draft raperda telah dipersiapkan, tidak langsung ketentuan itu akan disepakati. Ia mengingati Pemerintah provinsi DKI supaya tidak Situs slot terpercaya membuat peraturan menangani kemacetan dengan memberatkan warga. Ada banyak jalan keluar lain daripada pilih ERP.
“Tunjukkan dahulu dech transportasi publiknya itu pantas, nyaman, dan memenuhi. Hingga orang tanpa di-push (dipaksakan), ia memang atas kesadaran sendiri naik angkutan umum,” kata Ismail.
Saat rapat Komisi B dengan faksi Transjakarta beberapa lalu, transportasi public Ismail mengutarakan, barisan direksi bahkan juga belum mempunyai pengkajian persiapan bila ERP diaplikasikan di 25 batas jalan.
Sementara anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak memandang, ERP tidak menuntaskan masalah macet dan pencemaran di Jakarta. Semua beberapa kota besar di negara yang lain mengaplikasikan ERP, terlebih dahulu mengatur angkutan umum.
Gilbert bercerita kisah hidupnya saat bertandang ke Beijing sepuluh tahun kemarin. Ibu Kota China yang jumlah warganya lebih banyak dari Jakarta itu keadaan lalu lintasinya awut-awutan dengan polusi udara yang lebih tinggi.
“Polusinya menggila. Saya gunakan masker, jarak 10 mtr. sudah sulit saksikan orang. Saat ini udaranya bersih benar. Ia tidak mengaplikasikan ERP tetapi mengaplikasikan transportasi public dan semuanya orang naik transportasi public,” katanya.
Selainnya transportasi public diperbarui, Gilbert menyebutkan, Pemerintah kota Beijing meningkatkan biaya parkir dan batasi jumlah kendaraan per keluarga.
“Jadi bukan ERP lebih dulu. Karena di semua negara, ERP itu baru digerakkan setelah transportasi public baik. Semuanya orang dapat naik bis, naik MRT, naik LRT. Masih ingin naik mobil? Ya dipajak (tinggi),” katanya.